Semua Pihak Kompak Salahkan Syamsurizal


Sidang Lanjutan PSU Pekanbaru di MK,
Semua Pihak Kompak Salahkan Syamsurizal

MK kembali menggelar sidang PSU Pekanbaru. Dua pejabat Kemendagri, mantan Ketua KPU dan hakim MK kompak salahkan Pejabat Walikota Syamsurizal yang dituding halang-halangi PSU.

Riauterkini-JAKARTA-Kemendagri menegaskan, pemungutan suara ulang (PSU) Kota Pekanbaru tidak seharusnya tertunda karena telah di rencanakan sejak awal. Apabila terjadi kendala, Mendagri telah menerbitkan peraturan menteri dalam negeri mengenai belanja Pemilukada yang seharusnya diketahui Sjamsurizal sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru.

Penegasan itu disampaikan Direktur Pelaksanaan Keuangan Daerah Kemendagri Sjarifuddin di sela-sela sidang pemeriksaan pelaksanaan PSU Kota Pekanbaru yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Jakarta, Kamis (22/9/11).

“Soal pendanaan Pilkada, anggarannya sudah disiapkan bukan tiba-tiba tapi sudah di rencanakan sejak awal. Jika belum dianggarkan, Mendagri pun sudah menerbitkan peraturan menteri dalam negeri tentang belanja Pilkada dimana kebutuhan pengeluaran tidak bisa ditutupi dari PAD,” kata Sjarifudin.

Sjarifudin mengatakan, dalam peraturan mendagri itu telah ditegaskan, Pemko Pekanbaru bisa menggunakan angaran belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan menggunakan uang kas yang ada karena bila PSU tidak dilaksanakan akan merugikan pemerintah daerah setempat dan masyarakat.

“Pendanaan itu dapat dikeluarkan karena keperluan mendesak. Uang kas bisa dilakukan penggesekan terlebih dahulu dan bisa ditetapkan dengan Perda dan dimasukkan APBD perubahan, tetapi jika APBD Perubahan sudah ditetapkan bisa melalui penetapan realisasi anggaran,” katanya.

Apabila tidak memahami soal pendanaan Pemilukada, lanjut Sjarifuddin, seharusnya Sjamsurizal berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dan bisa diberikan jawaban tertulis dan lisan. “Kalau di tingkat gubernur, seharusnya di konsultasikan ke Mendagri karena pemerintah memberikan pembinaan. Tapi saya tidak tahu apakah ada surat atau tidak,” katanya.

Namun Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal tetap berkeras hati mengatakan, APBD Pekanbaru mengalami defisit anggaran Rp 80 miliar. “Kepala dinas kami perintahkan untuk mendapatkan dana PSU, tetapi PAD ternyata defisit Rp miliar. Lalu, kami libatkan BPKP untuk melakukan pemeriksaan ternyata selama 4 tahun terakhir penggunakan hanya sekitar 75 persen sehingga hal itu kita katakan defisit, dan tidak ada anggaran untuk melaksanakan PSU,” kata Sjamsurizal.

Mantan Ketua KPU Pekanbaru Yusri Munaf mengatakan, sebelumnya dirinya dipecat sebagai ketua KPU Pekanbaru, ia telah menanyakan masalah pendanaan kepada mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah begitu ada perintah dari MK agar menggelar PSU. “Begitu ada perintah MK untuk menggelar PSU, saya sudah menanyakan ke mantan Walikota Herman Abullah tentang pendanaan. Ketika itu Pak Herman dikatakan tidak ada masalah, tetapi 12 hari kemudian Sjamsurizal mengatakan tidak ada dana dan disifit,” kata Yusri.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Desmianto, dan Wakil Kota Pekanbaru Dian Sukheri mengatakan, DPRD Kota Pekanbaru tidak pernah diajak pembahasan soal dana PSU. Mereka menilai pernyataan defisit itu, merupakan sepihak dari Penjabat Walikota Pekanbaru. “Kalau soal dana sebenarnya ada tidak ada masalah, tetapi walikota mengatakan tidak ada dan defisit. Pernyataan defisitpun tetap tidak diputuskan bersama, hanya sepihak saja,” kata Desmianto.

Atas dasar ini, dua Hakim Konstitusi Muhammad Ali dan Maria Farida Indrati mengatakan, masih ada jalan untuk melaksanakan PSU secepatnya karena Pemko Kota Pekabaru tidak pernah mengajukan anggaran pelaksanaan PSU. Malahan Muhammad Ali sempat menegur Sjamsurizal karena tidak segera menjawab pertanyaan hakim konstitusi, karena balik bertanya apakah pertanyaan perlu dijawab sekarang. “Ya harus dijawab sekarang,” kata Hakim Konstitusi Muhammad Ali.

Pada sidang ini, keterangan Sjamsrizal banyak dimentahkan oleh pihak-pihak yang dimintai keterangan oleh MK dalam sidang tersebut. Selain soal anggaran, Direktur Fasilatasi Pejabat Negara Duddy Riatmaji juga mementahkan keterangan Sjamsurizal soal mutasi. Pada kesempatan itu, Sjamsurizal mengatakan, mutasi merupakan tindaklanjut dari putusan MK mengenai adanya keterlibatan sistamtis, sistematis dan terstruktur.

Duddy Riatmadji mengatakan, sesuai PP 49 tahun 2008 perubahan atas PP 6 tahun 2005, bahwa Penjabat Walikota dilarang melakukan mutasi kecuali disetujui oleh Mendagri. Mendagri memang pernah memberikan persetujuan, tetapi tidak boleh ada nonjon atau demosi (penurunan eselon) dalam melakukan penataan. “Tetapi Penjabat Walikota justru melanggar persetujuan yang diberikan. Harusnya Penjabat Walikota berkonsetrasi melaksanakan PSU,” katanya.

Mahfud pun ikut menegur Sjamsurizal karena menyampaikan alasan mutasi berdasarkan putusan MK, termasuk keterlibatan PNS. “Kalau itu sudah tidak perlu dikatakan lagi, karena Mahkamah sudah mengetahui karena telah menjadikan keputusan Mahkamah sehingga keluar perintah PSU. Ada alasan lain setelah ada putusan MK,” tanya Mahfud yang kemudian dijawab Sjamsurizal tidak ada.

Kuasa hukum pihak terkait, pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi (PAS), Yusril Ihza Mahendra memintahkan MK mempertimbangkan keputusan KPU Pekanbaru yang telah menetapkan pasangan PAS sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. “Ada upaya untuk menunda-nuda, menganggati ketua KPU, mutasi pejabat, mengganti Sekko dan mempersulit anggaran. Kami berharap agar Mahkamah mempertimbangkan berita cara yang penetapan terpilih, karena tidak dibenarkan secara hukum sengaja menunda keputusan MK karena menyebabkan ketidaksetabilan pemerintah Kota Pekanbaru,” kata Yusril.

Sedangkan mantan Ketua KPU Yusri Munaf mengatakan, pemecatan terhadap dirinya sudah direncanakan oleh KPU Provinsi Riau, karena alasan pemecatan terhadap dirinya sengaja dicari-cari yang sebenarnya bukan tugas KPU seperti TPS, PPK, logistik dan kotak suara. “Ada kesengajaan memecat saya, surat pemecatannya pun diantar lansung ketua KPU Riau dan dua anggota lainnya. Suratnya saya terima tanggal 18 Juli, tetapi di suratnya tertanggal 15 Juli. Bahkan Anggota KPU Riau Asmuni mengatakan di koran lokal Riau, kalau saya dipecat bukan diberhentikan,” katanya.

Sidang lanjutan MK akan digelar pada Selasa (27/9/11) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi.***(ira)

sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s