PAS Menang atau Digelar Secepatnya


Ketua MK Mahfud MD mengungkapkan dua kemungkinan putusan sidang Pemilukada Pekanbaru. PAS langsung menang atau laksanakan PSU secepatnya.

Riauterkini-JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan permsalahan Pemilukada Pekanbaru, menyusul tak digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru selambat-lambatnya 60 hari setelah MK mengabulkan pasangan Setpina Primawati Rusli-Erizal Muluk (Berseri) 22 Juni 2011 silam. Sidang langsung dipimpin Ketua MK Mahfud MD, Selasa (27/9/11).

Dalam sidang tersebut Mahfud menyampaikan ada dua kemungkinan putusan terkait kisruh Pemilukada Pekanbaru, pertama, MK akan memenangkan pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan PAS (Profesional Amanah dan Santun.red), apabila ditemukan fakta-fakta ditemukan kebijakan terstruktur, sistematis dan massif, atau tetap menyelenggarakan PSU dalam waktu dekat sesuai saran dari Kemendagri karena dana bisa diadakan dengan cara rasionalisasi anggaran.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud setelah mendengarkan penjelasan Kepala Biro Hukum Kemendagri Zuhdan Arifiqullah. Dalam kesaksiannya pada sidang Zuhdan mengatakan, dana PSU dapat diperioritaskan dalam anggaran APBD Perubahan, dimana pencatatan anggaran melalui rasionalisasi terhadap kegiatan atau proyek yang tidak wajib atau wajaib yang bukan untuk pelayanan pemerintahan. Namun, pertanggungjawabnya tetap dilakukan di APBD Perubahan 2011 yang bisa diajukan 3 bulan sebelum habis anggaran tahun berjalan.

“Uangnya belum ada, pelaksanaan juga belum tetapi sudah dilakukan rasionalisasi yang bisa dicatat di APBD perubahan 2011. Itu biasa dilakukan di APBN, karena pencatatan itu hanya asumsi. Itu boleh saja,” kata Zuhdan.

Penjelasan Zuhdan diamini Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Dian Sukheri yang juga diminta keterangan dalam sidang tersebut. Kepada panel hakim Dian mengatakan, DPRD Pekanbaru bersama mantan Walikota Pekanbaru telah membahas anggaran PSU dengan mengajukan daftar rincian kebutuhan belanja tidak langsung diantaranya terdapat permintaan anggaran tambahan Rp 3,5 miliar.

“Makanya kita ketika itu yakin dalam waktu sisa 67 hari PSU bisa dilaksanakan, karena persiapan tender telah dilakukan pada dua putaran. Harusnya bisa dilaksanakan, tetapi Penjabat Walikota tidak mengajukan anggaran sehingga kita tidak membahasnya saat ini,” kata Dian Sukheri.

Berseri Menyerang, Syamsurizal Ngotot Tunda PSU

Bambang Widjajanto, kuasa hukum pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal Muluk (Berseri) melakukan serangan balik ke kubu pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi (PAS) guna membela KPU Pekanbaru dan Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal yang memutuskan penundaan pemungutan suara ulang (PSU). Serangan balik ke PAS dari bukti kecurangan dahulu, APBD dihabiskan mantan walikota terdahulu hingga beristri dua yang tidak dilaporkan ke KPU Pekanbaru.

“Kesimpulan terlalu prematur kalau menyatakan, pihak terkait tidak terlibat kecurangan. Penundaan ini justru akibat kecurangan dilakukan pihak terkait, karena walikota terdahulu menghabiskan dana APBD untuk mendukung pihak terkait. Ini merupakan fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan,” kata Bambang Widjajanto di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/9/11).

Dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga, Bambang menegaskan, di dalam akhir jabatan mantan Walikota Herman Abdullah ditemukan defisit Rp 83 miliar dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pemprov Riau. Ketiadaan dana itu, setidaknya dapat dilihat dari tidak dibayar tunggak ke PLN terkait pajak penerangan Rp 35,6 miliar. Sebagai catatan dari redaksi, tunggakan terhadap PLN tersebut sudah dibayar lunas Pemko Pekanbaru kemarin sore.

“Sinyal korupsi menjadi kian tak terbantahkan, tentu saja ada pihak yang tidak ingin terbongkar, ini ada semacam balas budi karena temukan banyak penyimpangan anggaran. Defisit itu merupakan fakta otentik dan kongkret, kita berharap pemeriksaan ini sebagai barang bukti karena ternyata walikota sebelumnya tidak menggangarkan PSU, sementara walikota sekarang ingin menata keuangan dengan hati-hati,” katanya.

Serangan ketika yang dilakukan Berseri, adalah soal pernikahan antara Firdaus dengan seorang perempuan di Jakarta yang tidak dilaporkan ke KPU sebagai sahnya persyatan pencalonan karena seorang PNS tidak boleh beristri dua. “Pihak terkait (Firdaus, red) ternyata tidak jujur melaporkan istri keduanya, kita punya kutipan nikah yang bersangkutan dengan perempuan lain. Firdaus, kata Bambang, telah memberikan identitas palsu untuk maju. Ini jelas pelanggaran,” katanya.

Sedangkan Penjabat Walikota Pekanbaru Sjamsurizal mengatakan, pihaknya tetap berkeinginan menunda pelaksanaan PSU, karena pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru sedang dilakukan penataan. “Saya berbaya untuk melakukan PSU saat ini, karena sejak 2007 ditemukan defisit, ini temuan. Karena itu, sikap kehati -hatian kita dalam menggunakan keuangan negara dapat dipertimbangkan Mahkamah sebagai bahan pertimbangan,” kata Sjamsurizal.

Sjamsurizal menambahkan, sisa dana PSU sebesar Rp 3,5 miliar harus dikembalikan dulu ke APBD, baru mengajukan lagi permohonan hibah. Dana PSU sendiri berdasaran kesepakatan KPU dan Pawaslu Kota baru terjadi penambahan Rp 9,9 miliar sulit dipenuhi karena APBD Pekanbaru tidak sehat, dan telah diusahakan mencari dari penghemat dari dinas tetap tetap saja tidak bisa.

“Makanya kita akan tetapkan di APBD Perubahan untuk menganggarkan dana tambahan Rp 4,7 miliar untuk PSU. Kita telah dikumpulkan di Bandung para inspektorat agar melakukan pengetatan pengelolaan keuangan kabupaten/kota,” kata Sjamsurizal yang juga Kepala Inspektorat Pemprov Riau ini.

Menanggapi hal itu kuasa hukum pihak terkait pasangan PAS, Yusril Ihza Mahendra meminta agar mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Yusril juga meminta agar MK menghadirkan ahli hukum administrasi dan administrasi keuangan negara mengenai pengganggaran PSU jika tidak ada ketersedian dana.

“Kita minta agar bekas walikita Pekanbaru didengarkan keterangannya, disamping ahli hukum administrasi dan administrasi keuangan yang akan bicara penganggaran, karena APBD Pekanbaru selama ini tidak defisit tetapi justru SILPA seperti pada 2009 terdapat SILPA Rp 1,41 miliar dan 2010 SILPAnya Rp 1,7 miliar,” kata Yusril.

Diputus Jumat

Setelah mendengarkan sejumlah saksi, Panel Hakim MK dijadwalkan akan menggelar sidang kisruh Pemilukada Pekanbaru sekali lagi, yakni pada Jumat (30/9/11). Sidang tersebut MK akan mengeluarkan putusan terhadap perkara tersebut.

Pada sidang Jumat mendatang, selain menghadirkan saksi-saksi yang ada, MK juga akan menghadirkan pihak-pihak dari kementerian keuangan, pidana khusus kejaksaan agung, serta Polda Riau untuk kasus identitas palsu Firdaus. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum pihak terkait diminta MK menghadirkan mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah, serta ahli hukum administrasi dan adminitrasi keuangan negara. *** (ira)

sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s